Sistem PPID Provinsi Kalimantan Tengah


Baca Dasar Hukum PPID Daftar Permohan Diajukan Rekapitulasi

JAKARTA – “Yang terpenting dari sebuah perubahan untuk Open Government adalah adanya kemauan untuk menjadi supporter bagi Keterbukaan Informasi Publik, semangat untuk terus berinovasi dan berteman dengan kemajuan teknologi bagi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.” Demikian disampaikan narasumber dari Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Provinsi Kalteng, Rani Anggraini, mengakhiri paparannya selaku salah satu alumni Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikas...

  • rani
  • 03 Mar 2017 01:58
  • Berita PPID

Badan Publik dapat menunjuk lebih dari satu PPID. PPID sendiri terdiri atas PPID Utama dan PPID Pembantu. Selain menetapkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing PPID Utama dan PPID Pembantu, Badan Publik juga harus menetapkan garis koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu.

  • rani
  • 26 Feb 2017 05:46
  • Regulasi Dasar Hukum

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di Biro Protokol dan Komunikasi Publik (sebelumnya : Biro Humas dan Protokol) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah secara hukum berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah serta Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/379/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggan...

  • rani
  • 26 Feb 2017 05:38
  • Informasi Publik

PALANGKA RAYA – Dalam rangka mendorong transparansi sekaligus meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi di badan publik sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Kalimantan Tengah, Komisi Informasi Kalteng berkoordinasi dengan PPID Utama Provinsi Kalteng kembali menggelar acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Tahun 2016.

  • rani
  • 11 Dec 2016 12:17
  • Berita PPID

Dalam membangun mekanisme penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Provinsi Kalimantan Tengah, maka dilakukan pengumpulan daftar informasi publik yang dikuasai oleh setiap instansi teknis terkait atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

  • rani
  • 30 Nov 2016 06:06
  • Informasi Publik