Sistem PPID Provinsi Kalimantan Tengah


Baca Dasar Hukum PPID Daftar Permohan Diajukan Rekapitulasi

PALANGKA RAYA – Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menjamin setiap orang dalam mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sekretariat Negara terus berupaya menjalankan amanat undang-undang dimaksud agar sesuai dengan prinsip good government serta semakin memantapkan proses reformasi birokrasi yang telah berjalan. Dalam rangka hal tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Sta...

  • rani
  • 16 May 2017 07:49
  • Berita PPID

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka dinilai perlu untuk disusun standar operasional prosedur (SOP) mengenai pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

  • rani
  • 05 May 2017 07:00
  • Regulasi Pengajuan Permohonan Data

JAKARTA – “Yang terpenting dari sebuah perubahan untuk Open Government adalah adanya kemauan untuk menjadi supporter bagi Keterbukaan Informasi Publik, semangat untuk terus berinovasi dan berteman dengan kemajuan teknologi bagi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.” Demikian disampaikan narasumber dari Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Provinsi Kalteng, Rani Anggraini, mengakhiri paparannya selaku salah satu alumni Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikas...

  • rani
  • 03 Mar 2017 01:58
  • Berita PPID

Badan Publik dapat menunjuk lebih dari satu PPID. PPID sendiri terdiri atas PPID Utama dan PPID Pembantu. Selain menetapkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing PPID Utama dan PPID Pembantu, Badan Publik juga harus menetapkan garis koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu.

  • rani
  • 26 Feb 2017 05:46
  • Regulasi Dasar Hukum

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di Biro Protokol dan Komunikasi Publik (sebelumnya : Biro Humas dan Protokol) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah secara hukum berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah serta Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/379/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggan...

  • rani
  • 26 Feb 2017 05:38
  • Informasi Publik